Suchergebnisse

Legal establishment of a joint legislative task of the executive. Law concretely manifest in a legislation. The times are always accompanied by a society is demands, which is in line with the progress of the development of science and technology globally. Functions of the state in charge of all the rules to organize and meet the needs of its citizens is done throught legal political policy. The law requires the develoment of a progressive politics that is always dynamic. Resonsibility society must be accomodated in e lagislation. Shades of the Indonesian legal system of formal legalistif formal positiviestic character is not aspirational again in the resolution of lawsuits that are very dynamic and responsive at this time, for the next legislators and executive branches in the establishment of the rule of law it is time to shift the mindset forwards the type of legal realistic, practical and progressive. Guidelines used by the legislators it was time to adopt, replicate and wear character types law the families of law outside continental Europe, one of which types and styles of breath common law system. All toward political reform law is realized through the establishment of policies that must be taken for the ralization of the type of welfare state. Pembentukan hukum merupakan tugas legislatif bersama eksekutif. Hukum secara konkrit dirumuskan dalam suatu perundang-undangan. Perkembangan hukum selalu diiringi oleh berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat, yang seiring dan sejalan dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara nasional maupun global. Fungsi negara dalam mengisi segala aturan untuk menyelenggarakan dan memenuhi kebutuhan hidup warganya dilakukan melalui kebijakan politik hukumnya. Pembangunan politik hukum memerlukan progresivitas yang dinamis. Responsivitas kebutuhan masyarakat mesti dapat tertampung dan diakomodir dalam suatu peraturan perundang-undangan. Corak sistem hukum Indonesia yang berwatak positivistik legalistik formal sudah tidak aspiratif lagi dalam penyelesaian tuntutan hukum yang sangat dinamis dan responsif saat ini. Dengan demikian ke depan diharapkan para legislatif dan eksekutif dalam pembentukan norma hukum sudah saatnya menggeser pola pikir ke arah tipe hukum realistis, praktis dan progresif. Pedoman yang dipakai dalam membentuk undang-undang sudah saatnya mengadopsi, maupun meniru dan memakai tipe-tipe karakter hukum keluarga diluar hukum Eropa kontinental, salah satunya tipe dan corak nafas hukum common law system. Semua arah pembangunan pembentukan hukum diwujudkan melalui kebijakan yang mesti diambil demi terwujudnya tipe negara kesejahteraan.

The Constitution has mandated the provisions governing agrarian problems, namely in Article33 paragraph (3) of the 1945 Constitution states "Earth and water and the natural resourcescontained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the peopleâ€. Number 5 of 1960 Basic Agrarian Regulations as a juridical basis for national land law. But insubsequent developments many laws and regulations that were never requested by the agrarianlaw were issued. The character of land law products is always in line with the development of political configurations though. Responsive characters emerge during democratic political configurations, while conservative characters emerge during a bureaucratic authoritarian political configuration. To realize democratic political configuration characterized by aresponsive legal product, the Government and the legislative body must inevitably pay attentionto and implement the implicit values contained in regulations and policies.

One of the problems with investing in Indonesia is legal certainty in the field of licensing. The number of overlapping regulations, and bad services, have an impact on the lack of investor interest. Therefore it is necessary to regulate investment regulations and legal systems. This research is analytical descriptive with normative juridical approach. This study finds legislation related problems and synchronization problems, with reference to the concept of responsive law. It was concluded, the need to formulate a model of law that could bridge and at the same time resolve regulatory issues with the establishment of the Omnibus Law / Omnibus Law.Salah satu masalah berinvestasi di Indonesia adalah kepastian hukum bidang perizinan. Jumlah peraturan yang tumpang tindih, dan pelayanan buruk, berdampak pada kurangnya minat investor. Oleh karena itu perlu untuk mengatur peraturan dan sistem hukum investasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Studi ini menemukan masalah legislasi terkait dan masalah sinkronisasi, dengan merujuk pada konsep hukum responsif. Disimpulkan, perlunya merumuskan model undang-undang yang bisa menjembatani dan sekaligus menyelesaikan masalah regulasi dengan pembentukan Undang-Undang Omnibus/ Omnibus Law.

Law-making in Indonesia is generally based on formal-legal aspects and legislator's political will, thus resulting in legislations that do not conform to society's aspirations nor answer their needs. This paper discusses a responsive model legislation hence it could meet community needs, provide legal certainty, and ensure justice and welfare. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang biasanya ditentukan oleh aturan hukum formil dan kemauan politik pembentuk undang-undang membuat produk perundang-undangan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak menjawab kebutuhan mereka. Tulisan ini membahas model undang-undang yang responsif sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keadilan dan kesejahteraan.

Law structure can expand in a condition any political configuraton marked by efficacy of making of unification and codification punish as seeing in Program Legislation National. This Matter happened ketidak synchronize between structure punish with function punish as referred above because of because trouble or intervention of political actions. Law sometime do not upheld caused by intervention power of politics. Law product show his it with the happening of pattern refuse to draw between law product which responsive with character and law product which with character Conservative. In this time indicate that certain political situation will be able to bear product punish with certain character also. This matter theoretically, political system dikotomis of democracy will yield responsive law product. While autoritary political system configuraton will yield conservative law product / orthodox. Conclusion of the public can directly hooked;correlated under study arrangement of law about governance of area in Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum perlindungan pekerja migran perempuan berbasis teori hukum feminis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Politik hukum perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, dapat ditelusuri berdasarkan beberapa regulasi terkait, mulai dari tatanan ideal, konstitusional, legislasi dan implementasi. Undang-undang perlindungan pekerja migran dianggap belum mampu melindungi pekerja migran perempuan Indonesia, tidak ada peraturan khusus terkait perlindungan pekerja migran perempuan dan belum konsisten untuk mengimplementasi berbagai konvensi yang telah diratifikasi terkait perlindungan pekerja migran terutama perempuan, sehingga perlu ditetapkan peraturan khusus terkait perlindungan pekerja migran Indonesia dalam rangka mewujudkan instrumen hukum perlindungan pekerja migran yang responsif terhadap kebutuhan pekerja migran perempuan Indonesia. Teori hukum feminis mendesak, pemerintah untuk menciptakan regulasi, terutama terkait perlindungan pekerja migran perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang istimewa. This research aims to analyze how is the politics of law of the protection of female migrant workers is based on the feminist legal theory in Indonesia. This research uses a normative juridical approach. The results of the study indicate that the politcs of law of the protection of female migrant workers can be traced based on several related regulations, ranging from ideal, constitutional, legislative and implementation arrangements. The law on the protection of migrant workers is deemed unable to protect Indonesian female migrant workers, there are no specific regulations relating to the protection of female migrant workers and has not been consistent in implementing ratified conventions related to the protection of migrant workers, especially women, so special regulations need to be stipulated regarding migrant workers protection Indonesia in order to realize a legal instrument for the protection of migrant workers who is responsive to the needs of Indonesian women migrant workers. Feminist legal theory urges the government to create regulations, especially related to the protection of female migrant workers who place women in a special position.

AbstrakSalah satu jenis hukum yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pembaruan hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam diharapkan ikut memberikan warna positif dalam reformasi hukum saat ini, begitu pula hukum keluarga Islam. Reformasi hukum seperti ini merupakan bagian dari politik hukum yang berupaya melakukan pembaruan hukum dalam menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara yang hendak dipakai untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat Muslim di Indonesia. Namun dalam perjalanannya, adanya pembaruan-pembaruan tersebut menimbulkan pro dan kontra di dalamnya. Pro dan kontra atas UU perkawinan sejak masa penjajahan sampai saat ini terjadi antara dua kubu, yaitu kubu aktivis perempuan (feminis) dan kubu agamawan dan moralis.Pada masa orde baru, tanggapan negatif dari masyarakat muslim terhadap RUU ada kaitanya dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam. Meskipun Penjajah Hindia Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik, tetapi dikhawatirkan konsep-konsepnya masih mengakar di Indonesia. Sedangkan yang terjadi pada era reformasi adalah semakin menguatnya gejala fundamentalisme agama.Keywords: Respon Masyarakat, Hukum Keluarga Islam, Indonesia AbstractOne law that is expected to contribute greatly to the reform laws in Indonesia is Islamic law. Islamic law is expected to come give a positive color in the reform of the current law, the family law of Islam. Such legal reforms are part of the legal politics that seek to reform the law in determining a choice of purpose and the means to be used to regulate the interaction of Muslim society in Indonesia. But on the way, the existence of such reforms poses pros and cons among Indonesia's Muslim community. The pros and cons of marriage ACT since the time of colonization until this time occurred between the two camps, namely (1) female/feminist activist stronghold; and (2) the priest and the moralis.During the new order period, negative feedback from the community of Muslims against the proposed legislation had to do with the Netherlands East Indies Government discretion castrate Islamic law. Although the Netherlands Indies Invaders have been expelled from Indonesia physically, but feared the concepts still entrenched in Indonesia. Whereas that occurred in the era of reform is the rise of religious fundamentalism symptoms.Keywords: Community Response, Islamic Family Law, Indonesia

AbstractThis paper wants to examine the geographical, social political and legal conditions in Makkah and Madinah in the early days of Islam. The initial period of Islam referred to here is the time the Prophet Muhammad was still alive and appointed as an Apostle. This period is the period of emergence and growth of Islamic law. This study is considered important to know how the law appears and applies when the things that influence it exist. The method used is library research. The geographical conditions of Makkah are arid regions, while the geographical conditions of Medina are fertile areas. The weather in both regions is hot and dry. In terms of socio-political conditions, the traditions of the people who often fought between tribes to prolonged, turned into unity in the faith with the appointment of the Prophet Muhammad as leader. The legal condition is divided into two phases, namely the Makkah phase and the Medina phase. The Makkah phase is characterized by faith as a legal foundation, the phase of Medina is characterized by a complete law and is gradually derived. The legal structure in Makkah and Madinah is held by the Prophet Muhammad. The legal substance is in the form of Qur'an and Hadith, both of which come from the revelations of Allah Almighty. Legal culture shows that the people of Makkah and Madinah obey the law. This compliance is influenced by strong faith.Keywoords: the condition of Makkah and Madinah, the beginning of Islam, the enforcement of the lawAbstrakTulisan ini ingin mengkaji kondisi geografis, sosial politik dan hukum di Makkah dan Madinah pada masa awal Islam. Masa awal Islam yang dimaksud di sini adalah masa Nabi Muhammad saw masih hidup dan diangkat menjadi Rasul. Masa ini adalah masa kemunculan dan pertumbuhan hukum Islam. Kajian ini dinilai penting untuk mengetahui cara hukum muncul dan diberlakukan saat hal-hal yang memengaruhinya ada. Metode yang digunakan adalah library research.Kondisi geografis Makkah adalah daerah yang gersang, sedangkan kondisi geografis Madinah adalah daerah yang subur. Cuaca kedua wilayah ini panas dan kering. Dari segi kondisi sosial politik, tradisi masyarakat yang sering berperang antar suku hingga berkepanjangan, berubah menjadi persatuan dalam akidah dengan diangkatnya Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin.Kondisi hukum terbagi pada dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah bercirikan akidah sebagai pondasi hukum, fase Madinah bercirikan hukum yang lengkap dan diturunkan secara bertahap.Struktur hukum di Makkah dan Madinah dipegang oleh Nabi Muhammad saw. Substansi hukumnya berupa Alquran dan Hadis, yang keduanya bersumber dari wahyu Allah swt. Budaya hukum menunjukkan bahwa masyarakat Makkah dan Madinah patuh terhadap hukum. Kepatuhan ini dipengaruhi akidah yang kuat.Kata kunci: kondisi Makkah dan Madinah, awal Islam, pemberlakuan hukum

ABSTRAK. Artikel ini berisi politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait ekokrasi di Indonesia. Ada dua hal pokok yang ingin dikaji, yakni (1) bagaimanakah politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? dan (2) bagaimanakah bangunan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka mencapai ekokrasi Indonesia. Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai pisau analisa menggunakan teori sistem hukum dan konsep politik hukum sebagai pegangan dalam membahas permasalahan terkait. Adapun pembahasannya menguraikan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sekarang telah mengarah ke arah hukum yang demokratis dan responsif. Politik hukum yang demokratis dan responsif memberikan jalan untuk menuju cita-cita ekokrasi Indonesia. Legal Politic of Protection and Management of Environment Heading to Indonesia Ecocracy ABSTRACT. This article explores protection and environmental political laws in regard with ecocracy management in Indonesia. there are two main problems that should be analyzed, (1) how is the protection and environmental political laws in Indonesia? and (2) how is the protection and environmental political laws in Indonesia in reaching Indonesia ecocracy. This is normative legal research by statutory and conceptual approach. It is then analyzed through law theory and law political concept as the base for discussing the matters. The discussion is exploring protection and environmental political laws in Indonesia nowadays heading to democratic and responsive. Legal politic that is democratic and responsive provides a ways to reach the goals of Indonesia ecocracy.

This article discusses the history of the development of Islamic law in the legal political system in Indonesia. The problem discussed in this article is how the history of the phases of Islamic law in Indonesia and how the formation of Islamic law in the development of the political system in Indonesia. The results showed that: First, the history of the development of Islamic law in Indonesia, namely from the pre-colonial period of the Netherlands, the Dutch colonial period, the period of Japanese occupation, the period of parliamentary democracy, the old and new order periods, and the reform period; Second, the position of Islamic law in the development of national law in Indonesia plays an important role in the orderliness of the Indonesian people, especially Muslims and is used as material in the preparation of national law ; Artikel ini membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam dalam sistem politik hukum di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana sejarah fase-fase hukum Islam di Indonesia dan bagaimana pembentukan hukum Islam dalam pembangunan sistem politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu mulai masa pra penjajahan Belanda, masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa demokrasi parlementer, masa orde lama dan orde baru, dan masa masa reformasi; Kedua, kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia memegang peranan penting dalam pembinaan ketertiban masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam dan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum nasional.

This study aims to identify and describe: first, the legal politics of zakat management in Indonesia to alleviate poverty; second, the formulation of zakat management in Indonesia to alleviate poverty. This is a normative juridical research type. The results of this study conclude that first, the legal politics of zakat management in Indonesia through the law on zakat management fails to support the national zakat structure which encourages acceleration of poverty alleviation and improvement of welfare and is oriented towards making people who are entitled to receive zakat turn into people who are obliged to pay zakat based on increase in zakat funds collected. Second, the formulation of zakat management in Indonesia is included in the category of partial model or voluntary system, where the state already has a legal basis or formal rules governing zakat, but has not made zakat an obligation that must be fulfilled by citizens. The formulation of future zakat management must be managed with a comprehensive model.Key Word: Formulation; legal politics; poverty alleviation; zakat managementAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan tentang: pertama, politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia untuk mengentasan kemiskinan; kedua, formulasi pengelolaan zakat di Indonesia untuk mengentasan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia melalui undang-undang tentang pengelolaan zakat gagal mendukung struktur zakat nasional yang mendorong akselerasi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta berorientasi pada menjadikan orang yang berhak menerima zakat berubah menjadi orang yang berkewajiban membayar zakat berdasarkan meningkatnya dana zakat yang terkumpul. Kedua, formulasi pengelolaan zakat di Indonesia masuk dalam kategori model parsial atau voluntary system, dimana negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur zakat, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara. Formulasi pengelolaan zakat masa yang akan datang harus dikelola dengan model komprehensif.Kata Kunci: Politik hukum; formulasi; pengelolaan zakat; pengentasan kemiskinan

Abstract.The development of the times turned out not to always be able to achieve goals in improving the moral of society. Evidenced by the increasing number of crimes of morality, especially in terms of sexual orientation deviations. Even though it is true that LGBT people are not to be shunned, their sexual orientation is deviant, directly or indirectly can have a negative effect on the wider community. This is a job for all aspects of society in overcoming LGBT. Deviations from noble values must be overcome by returning them to the legal ideals of the nation, Pancasila. In order not to conflict with human rights, regulation of LGBT is required to be a reflection of the legal ideals contained in each of the precepts in Pancasila.Keywords: Legal Politics, LGBT, PancasilaAbstrak. Perkembangan zaman ternyata tidak selalu dapat mencapai tujuan dalam perbaikan moral masyarakat. Terbukti dengan makin banyaknya kejahatan moralitas, terutama dalam hal peyimpangan orientasi seksual. Sekalipun memang benar bahwa kaum LGBT tidak untuk dijauhi, namun orientasi seksualnya yang menyimpang, secara langsung maupun tidak dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan pekerjaan bagi seluruh aspek masyarakat dalam menanggulangi LGBT. Penyimpangan nilai-nilai luhur harus disiasati dengan mengembalikannya kembali kepada cita hukum bangsa yaitu Pancasila. Agar tidak bertentangan dengan HAM, pengaturan tentang LGBT diharuskan merupakan cerminan dari nilai-nilai cita hukum yang terkandung didalamnya setiap sila dalam Pancasila.Kata Kunci : Politik Hukum, LGBT, Pancasila.

Abstract The study of this law to know: embodiment of the values of Pancasila in the national agrarian law and substance of national agrarian law as a product of politics. Conclude that the results of the study: values Pancasila has entrenched in such strong in UUPA, so potential as a means to explain, anticipate, and giving the solution all legal problem of agrarian law in Indonesia. UUPA as the product of a political characterless responsive, and appeasing a sense of justice coveted by Indonesian people. Key Word: Pancasila, agrarian law, the product of politics. Abstrak Kajian hukum ini untuk mengetahui: perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam hukum agraria nasional dan substansi hukum agraria nasional sebagai produk politik. Hasil kajian disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah mengakar sedemikian kuat dalam UUPA, sehingga potensial sebagai sarana untuk menjelaskan, mengantisipasi dan memberi solusi segala persoalan hukum agraria di Indonesia. UUPA sebagai produk politik berkarakter responsif dan memenuhi tuntutan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, hukum agraria, produk politik.

One important factor that contributed to the style and development of waqf in Indonesia was when the state participated in regulating waqf policies through a set of positive laws. In the process of formulating the policy, the vision and direction of waqf policy is largely determined by how the ruling regime sees the potential and organization of waqf, both in terms of its interests and the interests of Muslims in general. This study uses a qualitative method with a legal political approach. This study concludes that the politics of waqf law in Indonesia with a span of time from the era of independence to the era of reform. It is evident that each regulation in accordance with the era has differences according to the political conditions behind it. There are regulations that have greater political factors compared to other factors. The following are characteristics of waqf legal regulations in Indonesia, using categorization: dominant, somewhat weak and weak.

Regarding to the democracy as the people's sovereignty, the general election of 2014 was held by the aim to select a representative. The aim of this study is to determine whether there is criminal offense of money politics in Serang district during the legislative electoral campaign according to the regulation no. 8 of 2012 on the General Election of DPR, DPD and DPRD. This research was conducted by using juridical empirical approach directly to the committee electoral supervisor of Serang District as the result of violations that was reported by the committee electoral supervisors during campaigns, involving children under the age and money politics, but in fact most of the violations are money politics. Modes of money politics violation that committed by legislative candidates in Serang are (1) Direct money politics in the form of cash or stuffs by legislative candidates or successful teams; (2) Indirect money politics in form of distributing foods such as rice, noodles, vegetable oil, eggs and others; promising grants for a group or individual. The identification of the problem are 1) How the law enforcement against criminal acts of money politics fulfills the legal certainty? 2) What types and forms of acts that can be qualified as criminalization of money politics during the campaign? In fact, to prove money politics cases in Serang is difficult, because of insufficient evidence, political constraints of money politics violations in general election of law enforcement in Serang, electoral supervisor having trouble in finding evidence of violations of electoral money politics and lack of attention from environment, the need for political education, and encouragement and fair of law enforcement officers.Keywords: General Election, Money Politics, Criminalism, Law Enforcement.